Banjarmasin - Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia, Kalimantan Selatan (DPD APERSI Kalsel) masa bakti 2024-2028 resmi dilantik dan dikukuhkan, Selasa (7/5/2024) di Mahligai Pancasila, Banjarmasin.
Kegiatan dihadiri oleh Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor dan Ketua TP PKK Kalsel, Hj Raudatul Jannah, Ketua Umum DPP APERSI, H Junaidi Abdillah, Sekjen DPP APERSI, Daniel Djumali, Ketua DPD APERSI Kalsel terpilih, Hj Wahidah Mukhtar dan Sekretaris DPD APERSI Kalsel, Muhammad Fikri beserta jajaran pengurus.
Dalam sambutannya, Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel, menyampaikan keberadaan DPD APERSI Kalsel telah memberikan kontribusi nyata yang sangat baik bagi pembangunan di sektor perumahan dan permukiman di Banua.
Paman Birin juga mengucapkan selamat atas dilantik dan dikukuhkannya jajaran pengurus DPD APERSI Kalsel periode 2024-2028.
"Semoga DPD APERSI Kalimantan Selatan terus berkembang dan semakin maju dalam menjalankan peran sebagai organisasi yang menjunjung tinggi profesionalisme dan mendorong terciptanya peningkatan skala usaha perusahaan pengembang dan kualitas penyediaan perumahan dan permukiman di Kalimantan Selatan," ujarnya.
Gubernur juga menyebutkan, pemerintah provinsi Kalsel terus berupaya meningkatkan ketersediaan serta akses perumahan dan kawasan permukiman, sekaligus mengukur dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah.
"Hal ini menjadi salah satu fokus pembangunan di daerah kita. Tentu pemerintah provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat bekerja sendiri. Ini diperlukan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak, termasuk DPD APERSI Kalsel," kata Paman Birin, sekaligus membuka kegiatan.
Sementara, Ketua Umum DPP APERSI, H Junaidi Abdillah, mengatakan pihaknya tetap fokus mendukung program pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Wododo, yaitu program Satu Juta Rumah.
"Dan ini nantinya akan meningkat lagi menjadi tiga juta rumah oleh presiden yang akan datang," ucap Junaidi.
Ia juga berharap, adanya sinergitas dari semua pihak dalam melaksanakan program pemerintah ini untuk mensejahterakan masyarakat kecil yang kesulitan mendapatkan rumah hunian.
"Kami sangat membutuhkan bantuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan rumah ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Terutama yang berkaitan dengan hal perizinan, pertanahan, listrik, air bersih, perbankan dan lain-lainnya. Jika salah satu di antaranya tidak berjalan, maka akan menghambat pemerintah dalam dalam upaya mewujudkan program satu juta rumah," imbuh Junaidi.
Lebih jauh dikatakannya, Kalimantan Selatan selama ini menjadi salah satu penyuplai rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan termasuk dalam 10 besar pada tahun 2023, dengan suplai sekitar 10.000 unit rumah MBR bersubsidi.
"Dan tahun ini, baru bulan Mei sudah merealisasikan kurang lebih 2.700 unit rumah MBR. Harapannya, di akhir tahun nanti bisa tembus di atas 10.000 unit rumah bagi MBR," beber Junaidi.
Menurutnya, sangat penting untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dengan program merumahkan rakyat Indonesia melalui KPR.
Sedangkan, Ketua DPD APERSI Kalsel yang baru, Hj Wahidah Mukhtar, menambahkan jika jumlah anggota APERSI Kalsel dari tahun ke tahun terus bertambah.
"Dari data yang ada, jumlah anggota kami sebanyak 237, dan yang aktif sekitar 200 anggota. Yang mana semuanya merupakan pengembang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan ini juga menjadi nawacita Presiden Joko Widodo dengan Program Satu Juta Rumah," ungkapnya.
Di provinsi Kalimantan Selatan, lanjut Wahidah, APERSI menyumbang sebanyak 40 persen total target realisasi yang ada di Bumi Lambung Mangkurat.
"Kami juga selalu mengimbau anggota-anggota APERSI Kalsel agar menjaga kualitas rumah MBR yang mereka bangun, dan sesuai arahan Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimoeljono," ujarnya.
Wahidah juga mengatakan, dari 40 persen partisipasi APERSI di Banua ini masih terdapat banyak badlock hunian. Dimana pada tahun 2023 lalu angka badlock hunian di Kalsel mencapai 171 unit rumah yang tersebar di 13 kabupaten/kota.
Dan ini tentunya menjadi tantangan untuk menurunkan angka badlock tersebut setiap tahunnya.
"Permasalahan yang saat ini sering menjadi kendala adalah tingginya harga lahan, birokrasi perizinan, proses sertifikat, infrastruktur, serta ketersediaan pasokan listrik dan air bersih," ungkap Wahidah.
"Dan target APERSI Kalsel di tahun 2024 ini sebanyak 9.000 rumah dari 200 anggota aktif APERSI. Semoga target ini bisa tercapai," pungkasnya. (Im)
